Home 10 BERITA 10 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Sampaikan RAPBK 2017
dprk

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Sampaikan RAPBK 2017

JANTHO – Bupati  Aceh Besar Mukhlis Basyah SSos menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2017 di Gedung DPRK Aceh Besar, Selasa (13/12/2016). Hadir dalam kesempatan itu, Forkopimda Aceh Besar, pimpinan dan anggota DPRK, para Staf Ahli Bupati, Asisten Setdakab, Kepala SKPK, dan para camat.
Bupati Aceh Besar menyatakan, dengan kerjasama yang baik selama ini antara DPRK Aceh Besar dengan Pemerintah Daerah, terutama dalam penetapan APBK tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 ini kembali meraih penghargaan berupa Anugerah Dana Rakca Tahun 2016 dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan pada tanggal 7 Desember 2016. Kita patut berbangga bahwa dari jumlah 548 Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia hanya 83 Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaaan tersebut, dimana juga kepada Pemerintah kita diberikan  berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.54 milyar pada Tahun 2017. Terima kasih kami ucapkan kepada kita semua yang telah berusaha dan berpartisipasi serta mendukung pencapaian prestasi tersebut, dan Insya Allah kita bersama-sama akan selalu berupaya untuk dapat mempertahankannya kembali dimasa-masa yang akan datang,” paparnya.
Secara substantif, ucap Mukhlis Basyah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK, untuk ditetapkan menjadi qanun. Sebagai suatu Rencana Keuangan Tahunan, maka di satu sisi APBK memuat rencana Pendapatan Daerah yang akan diterima selama satu tahun dan di sisi yang lain memuat rencana pengeluaran daerah selama satu tahun yang sama dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
Penyusunan APBK setiap tahunnya, menurut Bupati Aceh Besar, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Daerah yang telah disusun baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun jangka pendek yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di samping itu secara struktural penyusunan APBK juga mempertimbangkan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Pusat dan Rencana Pembangunan Provinsi.
Ditambahkan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
Berbeda dengan RKP sebelumnya, penyusunan RKP 2017 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi SKPK yang bersangkutan.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”, dengan sasaran utama yang ingin dicapai pada tahun 2017 antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen, pengangguran sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen, angka kemiskinan sebesar 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen, dan Gini Ratio (Indeks) sebesar 0,38.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7.Sesuai dengan Tema dan Sasaran Pokok RKP Tahun 2017 tersebut di atas, maka tujuan pembangunan dalam skala makro akan di arahkan untuk mencapai beberapa indikator sebagai yaitu pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 7,1 persen, pengangguran 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen, angka Kemiskinan berkisar antara 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen, Gini Ratio (Indeks) sebesar 0,38, serta Indeks Pembangunan manusia (IPM) sebesar 75,7
Terkait dengan RKP tahun 2017 di atas, maka prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan agenda pembangunan nasional untuk memenuhi tujuan Nawa Cita.
Lebih lanjut Bupati Mukhlis Basyah mengatakan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharuskan mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBK(KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama sebagai dasar dalam penyusunanRancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2017.
 
Sesuai RKPD dan KUA-PPAS tahun 2017, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017sesuai urutannya ditujukan untuk mengatasi isu-isu aktual yang menghambat pemulihan kondisi daerah serta mempercepat pembangunan di bidang agama, pemerintahan, ekonomi dan infrastruktur, sosial dan budaya dan keamanan dan ketertiban. Sasaran pembangunan ditujukan dalam rangka memperbaiki akses untuk menunjang kebijakan ekonomi daerah serta mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi menuju kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
  Pada tahun anggaran 2017, jelas Mukhlis Basyah, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih akan mengalokasikan anggaran untuk pendanaan pelaksanaan PILKADA Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati, terutama untuk Panitia Pengawas dan untuk pengamanan yang sebagiannya sudah dialokasikan pada tahun anggaran 2016. Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan Pekan Olah Raga Aceh (PORA) XIII Tahun 2018, maka sebagai tuan rumah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah mengalokasikan anggaran guna kelancaran dan suksesnya kegiatan tersebut. Selanjutnya pada tahun 2017 hal yang cukup penting untuk kita dukung suatu even nasional dimana  Pemerintah Aceh menjadi tuan rumah kegiatan PENAS.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang pelaksanaannya telah ditetapkan dengan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, maka  KUA-PPAS dan APBK Kabupaten Aceh Besar telah disesuaikan dengan struktur dan susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan.
x

Check Also

20171028_103718

Pemuda Aceh Besar Harus Kreatif

KOTA JANTHO – Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali meminta para pemuda untuk siap berkompetisi ...

img-20171101-wa0107

74 Atlet Aceh Ikut Pornas Korpri 2017 di Yogyakarta

BANDA ACEH – Sebanyak 74 atlet berbagai cabang olahraga Provinsi Aceh akan mengikuti Pekan Olahraga ...

img-20171027-wa0126

Bupati dan Wabup Aceh Besar Kunker Ke Leupung

KOTA JANTHO – Bupati Ir Mawardi Ali dan Wakil Bupati Aceh Besar Tgk H Husaini ...

teureubeh

Uroe Peukan Tani di Aceh Besar Meriah

KOTA JANTHO – Ratusan petani dan masyarakat menghadiri uroe peukan tani yang berlangsung di kompleks ...

bupati-aceh-besar-tutup-karya-bakti-tni

Bupati Aceh Besar Tutup Karya Bakti TNI Jajaran Kodim 0101/BS

KOTA JANTHO – Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali menutup secara resmi Karya Bakti dijajaran ...